PengertianKebudayaan Menurut Para Ahli - Apakah sesungguhnya kebudayaan itu? Sampai saat ini banyak sekali definisi mengenai konsep kebudayaan tersebut. Namun demikian, pada intinya definisi-definisi tersebut tidak jauh berbeda. Kebudayaan yang terdapat di seluruh permukaan bumi adalah hasil budidaya manusia. KonsepNew Public Management atau NPM adalah paradigma baru dalam administrasi publik yang bertujuan untuk menggambarkan reformasi sektor publik. Munculnya konsep ini karena adanya ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat dengan kinerja pemerintah yang mereja anggap tidak memiliki manajemen sumber daya yang efektif dan tidak efisien. KomunikasiMassa Menurut Para Ahli. Berikut ini pengertian komunikasi massa yang dirumuskan oleh para ahli, akademisi, dan praktisi. Semuanya menyertakan kata media dalam definisi mereka. 1. John R. Bittner (1989): komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada sejumlah besar orang melalui media massa kepada kepada sejumlah besar orang. Gambarandari Electronic Service Quality Konsep Electronic Service Quality Definisi kualitas menurut Goetsch Davis, ( Zulian Yamit, 2005 : 8 ) yakni merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Menurut Parasuraman et al (2005), kualitas pelayanan dalam internet banking Banyakperkembangan teori administrasi publik yang dipelopori oleh banyak ahli, adapun perkembangan teori administrasi publik yang dikemukakan oleh para ahli, meliputi : 1. Teori Birokrasi Weber. Teori Weber sering disebut juga sebagai tipe ideal birokrasi. Menurut Weber, tipe ideal birokrasi ingin menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau VE7Z. Pelayanan publik atau public service adalah perihal kemudahan yang diberikan sehubungan barang dan jasa kepada khalayak umum. Dalam prakteknya di pemerintahan, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Intinya, penyediaan pelayanan publik adalah bagaimana memudahkan publik dalam menyelesaikan sebuah urusan baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa. Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar pelayanan haruslah meliputi 1. Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam halm ini antara lain kesederhanaan yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan. 2. Waktu Penyelesaian Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-masing. 3. Biaya Pelayanan Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan, haruslah berkaitan dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang ada. 4. Produk Pelayanan. Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan yaitu hasil pelayanan sesuai dengan yang ditentukan serta terbebas dari kesalahan-kesalahan teknis, baik dalam hal penulisan permohonan yang telah diajukan sebelumnya. 5. Sarana dan Prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat penunjang pelayanan yang memadai seperti meja, kursi, mesin tik, dll. Serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh suatu pelayanan. Dasar Hukum Pelayanan Publik Payung hukum terkait pelayanan publik bagi pemerintah sebagai penyelenggara maupun masyarakat dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Untuk itu, masyarakat berhak menerima pelayanan publik terkait kebutuhannya baik untuk hal yang bersifat administratif ataupun kebutuhan lain. Sedangkan pemerintah, berdasarkan undang-undang tersebut berkewajiban memberikan pelayanan publik sesuai prosedurnya. Karakteristik Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, berbagai aktivitas pelayanan pada dasarnya memiliki karakteristik tertentu dan terbagi ke dalam beberapa jenis pelayanan. Karakteristik pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara 2003 adalah sebagai berikut 1. memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya; 2. memiliki kelompok kepentingan yang luas, termasuk kelompok sasaran yang ingin dicapai; 3. memiliki tujuan sosial; d. dituntut untuk akuntabel kepada publik e. memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan; dan f. seringkali menjadi sasaran isu politik. Jenis Pelayanan Publik Ada beberapa jenis pelayanan publik yang diselenggarakan untuk masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan keputusan MENPAN kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain 1. Pelayanan Barang Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang bisa dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik kategori ini bisa dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan kekayaan negara yang tidak bisa dipisahkan atau bisa diselenggarakan oleh badan usaha milik pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan Badan Usaha Milik Negara/BUMN. Pelayanan barang Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. 2. Pelayanan Administratif Pelayanan publik dalam kategori ini meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda juga kegiatan administratif yang dilakukan oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Pelayanan Pemerintahan, yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan Kartu Keluarga/KTP, IMB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Imigrasi. 3. Pelayanan Pembangunan Pelayanan Pembangunan merupakan pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam aktifitasnya sebagai warga masyarakat, seperti penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya. 4. Pelayanan Utilitas Pelayanan Utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, telepon, dan transportasi. 5. Pelayanan Kebutuhan Pokok Pelayanan Kebutuhan Pokok merupakan pelayanan yang menyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah. 6. Pelayanan Kemasyarakatan Pelayanan Kemasyarakatan merupakan pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu dan lainnya. Secara umum fungsi sarana pelayanan antara lain; Asas Pelayanan Publik Adapun asas pelayanan publik juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam ketentuan pasal 4 yaitu 1. Kepentingan umum 2. Kepastian hukum 3. Kesamaan hak 4. Keseimbangan hak dan kewajiban 5. Keprofesionalan 6. Partisipatif 7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 8. Keterbukaan 9. Akuntabilitas 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 11. Ketepatan waktu 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikemukakan, bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, baik dalam hal pelayanan administrasi, maupun pelayanan atas barang jasa. Tujuan Pelayanan Publik Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Lebih rincinya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan pelayanan yang disediakan, apa saja macamnya; 2. Memperlakukan pengguna layanan, sebagai customers; 3. Berusaha memuaskan pengguna layanan, sesuai dengan yang diinginkan mereka; 4. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas; 5. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan. Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana di atur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain diatur dalam UU Pelayanan Publik, kewajiban penyelenggara pelayanan dalam memenuhi hak pengguna layanan berkebutuhan khusus juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 105 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 30 PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan lainnya. Nur Fatimah Sumber Berbagai Sumber Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free WORKING PAPERS 2014 KEPEMIMPINAN SEKTOR PUBLIK DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC LEADERSHIP Isnaini Muallidin, MPA Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email isnainimuallidin A. PENDAHULUAN Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan dan kemajuan dari sebuah organisasi. Dengan adanya kepimimpinan yang kapabel akan berdampak bagi kemajuan organsasi. Sebab pemimpin sangat diperlukan untuk menentukan visi dan tujuan organisasi, mengalokasikan dan memotivasi sumberdaya agar lebih kompeten, mengkoordinasikan perubahan, serta membangun pemberdayaan yang intens dengan pengikutnya untuk menetapkan arah yang benar atau yang paling baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kotler dalam Lunenburg, 2011 bahwa Kepemimpinan telah mendapat perhatian dari berbagai peneliti belahan dunia. Hasil dari studi ilmiah tentang kepemimpinan menunjukkan bahwa adanya berbagai pendekatan teoritis yang berbeda untuk menjelaskan kompleksitas dari proses kepemimpinan. Beberapa peneliti melihat konsep kepemimpinan sebagai sifat atau perilaku, sedangkan yang lain melihat kepemimpinan dari perspektif pemrosesan informasi atau sudut pandang relasional. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan membahas mengenai pengertian kepemimpinan sektor publik secara umum maupun pengertian kepemimpinan dari sektor publik secara spesifik dari berbagai pendapat ahli. Dengan adanya pengertian tersebut, nantinya akan diuraikan sejarah sekilas mengenai perkembangan pemikiran dan arus utama terkait dengan kepemimpinan sektor publik, kemudian menjelaskan peta dari berbgaia pengalaman negera-negara dalam memotret pelaksanaan secara empiris mengenai kepemimpinan sektor publik. Pada bagian akhir akan dibahas lebih difokuskan pada perkembangan pemiiran terkahir dari kepimpinan sektor publik yang lebih dikenal dengan New Public Leadership. B. PENGERTIAN KEPEMIMPINAN SEKTOR PUBLIK Kepemimpianan secara teortik telah dikonsepsikan oleh berbagai ahli dengan mengidentifikasikan kepemimpinan dari berbagai perspektif, yaitu a kepemimpinan sebagai suatu proses, b kepemimpinan yang mempunyai pengaruh, c kepemimpinan terjadi dalam kelompok, dan d kepemimpinan melibatkan tujuan bersama. Berdasarkan komponen tersebut, maka Northouse 2013;5 mendefinisikan kepemimpinan sebagai berikut “Leadership is a process whereby an individual influences a group of individuals to achieve a common goal”. Defining leadership as a process means that it is not a trait or characteristic that resides in the leader, but rather a transactional event that occurs between the leader and the followers. Process implies that a leader affects and is affected by followers. It emphasizes that leadership is not a linear, one-way event, but rather an interactive event. When leadership is defined in this manner, it becomes available to everyone. It is not restricted to the formally designated leader in a group”. Kepemimpinan adalah proses dimana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses berarti bukanlah suatu sifat atau karakteristik yang berada di pemimpin, melainkan peristiwa transaksional yang terjadi antara pemimpin dan pengikut. Proses ini menyiratkan bahwa pemimpin mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pengikutnya. Ini menekankan bahwa kepemimpinan bukanlah linear, satu arah, melainkan sebuah acara interaktif. Kepemimpinan mempunyai pengaruh, hal ini berkaitan dengan bagaimana pemimpin mempengaruhi pengikutnya. Sebab pengaruh adalah sine qua non dengan kepemimpinan, tanpa pengaruh, kepemimpinan tidak ada. Ada dua arus besar dalam besar mendefinisikan kepemimpinan dalam literatur administrasi publik Ketll, 2000. Pertama, Kepemimpinan politik, sebagai pendekatan tradisional dalam bidang ilmu politik yang memisahkan dimensi politik dan administrasi dari sektor publik, peran lingkup administratif yang terbatas pada pelaksanaan kebijakan dalam tradisi hirarkis paling murni dari birokrasi yang ideal. Kepemimpinan demikian mempunyai hak prerogatif untuk memilih pejabat. Pendekatan ini merupakan aliran yang dominan dalam literatur tentang kepemimpinan di sektor publik. Kedua, Kepemimpian administratif yang tidak hanya melihat administrasi publik terbatas pada peran sebagai pelaksana tetapi juga memiliki yang kuat dan bertanggungjawab dalam membangun lembaga-lembaga publik. Bahkan, ada ketegangan dialektis antara peran alami yang menentukan organisasi publik dan pengaruh dari para pemangku kepentingan yang berpotensi sebagai ancaman demokrasi. Sehingga harus adanya pemisahan yang jelas antara peran kepemimpinan politik dengan kepemimpinan administratif. B. SEJARAH PEMIKIRAN KEPEMIMPINAN SEKTOR PUBLIK Wart Dalam,, Fardaniah Abdul Aziz, dkk, 2012 menjelaskan bahwa sejarah teori-teori kepemimpinan yang digunakan dalam sektor publik dapat dilihat melalui enam era 1. Great Man, 2. Trait, 3. Contingency, 4. Transformational, 5. Servant 6. Multifaset. Selama era Great Man, praktek kepemimpinan yang dipelajari melalui para pemimpin yang sukses, seperti Napoleon dan George Washington, dimana ia percaya bahwa pemimpin dilahirkan. Selama era Traits, karakteristik pemimpin yang efektif diselidiki, dimana praktek kepemimpinan didasarkan pada memilih pemimpin yang sesuai dengan ciri-ciri, seperti sifat-sifat individu dan keterampilan. Ia percaya bahwa karakteristik pemimpin dapat dikembangkan. Selama era Contingency, efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh variabel pemimpin harus berurusan dengan, seperti kinerja, pengikut, budaya dan efek struktural. Selama era Servent, sektor publik telah terpasang dengan tanggungjawab etis oleh pengikut, stakeholders, dan masyarakat. Selama era Transformational, kemampuan pemimpin untuk menciptakan perubahan organisasi ditekankan untuk menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Akhirnya, sejak tahun 1990-an hingga saat ini, ada teori multifacet praktek kepemimpinan yang digunakan dalam sektor publik. Table 1 Era Teori dan Riset Public Sector Leadership MAJOR CHARACTERISTICS/EXAMPLES OF PROPONENTS Pra-1900 menjadi populer dalam biografi  Penekanan pada munculnya tokoh besar seperti Napoleon, George Washington, atau Martin Luther, yang memiliki substansial mempengaruhi masyarakat.  Era dipengaruhi oleh gagasan perubahan sosial yang rasional oleh individu unik berbakat dan berwawasan. 1900-48; kebangkitan dan pengakuan pentingnya bakat alami.  Penekanan pada sifat-sifat individu fisik, pribadi, motivasi, sikap dan keterampilan komunikasi dan kemampuan untuk mempengaruhi bahwa para pemimpin membawa ke semua tugas kepemimpinan.  Era dipengaruhi oleh metodologi ilmiah pada umumnya terutama pengukuran industri dan manajemen ilmiah khususnya misalnya, definisi peran dan penugasan kompetensi untuk peran tersebut. 1948-80-an; terus sebagai dasar model yang paling ketat tetapi dengan sangat memperluas repertoar situasional.  Penekanan pada pemimpin dengan variabel situasional yang terkait dengan kinerja dan variabel pengikut dan mulai bergeser ke sifat-sifat dan keterampilan dari perilaku misalnya, tingkat kemampuan dan keterampilan komunikasi untuk kejelasan peran dan memotivasi staf.  Era dipengaruhi oleh munculnya teori hubungan manusia, ilmu perilaku di berbagai bidang seperti teori motivasi, dan penggunaan kelompok kecil desain eksperimental dalam psikologi.  Penekanan pada kepemimpinan yang menciptakan perubahan dalam struktur, proses, atau mekanisme culture. Pemimpin yang mempunyai visi, efektif, wawasan teknis yang brilian, dan / atau karismatik yang berkualitas.  Era dipengaruhi oleh hilangnya dominasi Amerika dalam bisnis, keuangan, dan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan untuk orientasi kembali pada pada pengembangan organisasi  Penekanan pada tanggung jawab etis untuk pengikut, stakeholder, dan masyarakat. Teori bisnis cenderung menekankan pelayanan kepada pengikut, ahli teori politik menekankan warga, analis administrasi publik cenderung menekankan kepatuhan hukum dan/warga negara.  Era dipengaruhi oleh kepekaan sosial pada di tahun 1960-an dan 1970-an.  Penekanan pada mengintegrasikan aliran2 besar, terutama transaksional sifat dan masalah perilaku sebagian besar mewakili kepentingan manajemen dan transformasional visioner, kewirausahaan, dan karismatik.  Era dipengaruhi oleh ekonomi global yang sangat kompetitif dan kebutuhan untuk memberikan pendekatan yang lebih canggih dan holistik mengenai kepemimpinan. Source Van Wart, 2003 C. POTRET IMPELEMENTASI KEPIMPINAN SEKTOR PUBLIK DI ASIA Behn dalam Nayeemul Islam, 2010 mengidentifikasi delapan tanggungjawab dari kepemimpinan sektor publik Pertama, berusaha untuk mencapai kepentingan umum. Kedua, identifikasi dengan jelas keberhasilan dengan dengan melakukan benchmarking. Ketiga, mengembangkan strategi untuk mencapai kesuksesan. Keempat, menganalisis kemungkinan konsekuensi dari keputusan. Kelima, menekankan adanya rincian yang jelas dari pelaksanaan. Keenam, untuk mencapai tujuan yang lebih luas pengaruh dengan memotivasi anggota dan stakeholders untuk menciptakan lingkungan yang positif dengan konsensus. Ketujuh, mengenali dan memanfaatkan keberuntungan mereka dan, ketika mereka tidak beruntung, tetap fokus pada tujuan mereka publik dan meraba-raba jalan mereka ke arah itu. Kedelapan, membuat organisasi lebih baik daripada itu. Kepemimpinan publik menciptakan koalisi internal dan eksternal untuk mendapatkan dukungan atas tindakan mereka. Tindakan mereka harus mendukung kepentingan publik. Sumber daya yang langka, sehingga para kepemimpinan publik harus mengikuti proses dan prosedur organisasi serta ketentuan konstitusi dan peradilan dalam mengembangkan strategi. Kepemimpin publik tidak bisa melanggar aturan organisasi mereka untuk mengejar keyakinan mereka sendiri. Pemimpin badan publik seharusnya tidak hanya fokus pada tindakan kewirausahaan untuk motif keuntungan, seperti Boone Pickens lakukan di Mesa Petroleum. Profit motif bagi para pemangku kepentingan tidak dapat menjadi dasar untuk aksi dari Pemimpin badan publik. Efektivitas kepemimpinan di sektor publik penting karena menentukan kepuasan dan kepercayaan warga negara, dan reputasi organisasi Vigoda-Gadot, Shoham, Schwabsky & Ruvio, 2008. Namun, sedikit perhatian telah dimasukkan untuk membandingkan praktek kepemimpinan di berbagai negara Dawson, Garvin-Kester, Vollmuth & Waglund, 2001 Benua Asia juga memiliki skor the Government Effectiveness Score GES konsisten. The GES 2008 menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan sebagai sangat efektif di Singapura, cukup efektif di Malaysia, rendah efektif di Cina, dan tidak efektif di Indonesia. Di Malaysia, Zamhury , Hasyim dan Ahmad 2009 menemukan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak mempengaruhi kepuasan warga di lima sektor publik yang dipilih; Samaratunge et al. 2008 dan Ahmad 1997 menekankan bahwa struktur birokrasi dengan NPM di Malaysia terbukti efektif, Abu Daud Silong et al. 2008 menemukan bahwa kepemimpinan di Departemen Pelayanan Publik di Malaysia telah mengalami perubahan peran dan kompetensi kepemimpinan, di mana tiga peran utama dan 15 kompetensi utama yang diidentifikasi. Di Singapura , Samaratunge et al . 2008 dan Haque 2004 menekankan bahwa praktek kepemimpinan dan NPM terbukti sukses tetapi masih dapat ditingkatkan . Di Indonesia , Hyden et al . 2003 menemukan bahwa para pejabat di Indonesia dinilai kinerja birokrasi sebagai moderat . Di Cina, Han, Kakabadse dan Kakabadse 2010 menemukan praktek kepemimpinan serupa antara barat itu teori kepemimpinan dan penerapan di 22 sektor publik di Cina . Sementara itu, Hyden et al . 2003 menemukan bahwa para pejabat di China dinilai kinerja birokrasi sebagai moderat . Ini telah menunjukkan beragam praktek kepemimpinan , ketidaksetaraan gender untuk jumlah pemimpin dalam sektor publik, dan khususnya NPM yang dilakukan oleh berbagai negara di benua Asia. Tabel 2. Potret Praktek Kepemimpinan Publik di Asia Kepemimpinan birokrasi sebagai karakteristik situasional, dan kepemimpinan karakteristik Multifaset moderate effective Kepemimpinan birokrasi sebagai karakteristik situasional dan kepemimpinan karakteristik multifaset, seperti Perilaku. Kepemimpinan birokrasi sebagai situasional karakteristik, dan beragam karakteristik pemimpin. Kepemimpinan birokrasi sebagai situasional karakteristik, dan beragam karakteristik pemimpin. Sumber Fardaniah Abdul Aziz, dkk. 2012 Berdasarkan data diatas, memang ada beberapa praktek kepemimpinan publik di Asia masih masih rendah dan tidak efektif, terutama; Cina dan Indonesia. Hal ini disebabkan di negara terasebut masih mengakar budaya dalam praktek kepemimpinan sektor publik. Hal ini diperkuat oleh Irawanto, Dodi W, dkk 2012, bahwa Indonesia mengembangkan kapasitas kepemimpinan masih berlandaskan pemahaman tentang budaya yang kuat dengan sistem paternalistik, sebagaimana juga di Cina dan Taiwan yang masih paternalistik dengan budaya Triad-nya. Menggunakan model kepemimpinan Barat kepemimpinan sebagai dasar untuk pengembangan akan cenderung untuk berperilaku dengan tidak melibatkan pengikut Indonesia. menyimpulkan bahwa paternalistik yang dikembangkan dalam konteks Taiwan , nilai-nilai tradisional Jawa mendorong perilaku yang sama dengan masyarakat berbasis Cina seperti Taiwan. Ada perbedaan yang cukup, namun, untuk menunjukkan bahwa orang mengajar kepemimpinan atau bertindak dalam peran kepemimpinan di Indonesia perlu mengembangkan pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai tertentu dari negara itu. D.. NEW PUBLIC LEADERSHIP Fokus pada teori-teori terbaru selalu menjadi bagian kritik dari teori sebelumnya dengan mengabaikan pendekatan kepemimpinan klasik, seperti pendekatan sifat, perilaku, gaya, dan situasional. Teori-teori ini dikritik karena perspektif terlalu sempit yang gagal dalam merespon realitas kepemimpinan yang semakin kompleks. Pendekatan klasik berasumsi bahwa ada pengaruh pribadi yang bersifat searah antara pemimpin ke pengikutnya. Pemimpin tradisional memiliki kepribadian tertentu dengan sifat-sifat yang berbeda dari pengikutnya. Mereka dikonseptualisasikan pemain aktif dalam proses kepemimpinan. Sebaliknya, para pengikut dianggap sebagai pasif dan reaktif. Selain itu, hubungan kepemimpinan dalam konteks formal hirarki biasanya dipahami sebagai situasi yang telah ditentukan secara sosial. Akibatnya yang memiliki kekuasaan dan siapa yang tidak. Menurut Brookes, Stephen, Grint, Keith. 2010, lahirnya New Public Leadership ini ditandai dengan adanya momentum reformasi sektor publik di Inggris sejak tahun 1997 merupakan sebagai bagian dari agenda modernisasi pemerintah modernisasi yang mempunyai pengaruh yang sangat luas bagi negara lain. Dampak dari reformasi ini sangat ditentukan oleh para pemimpin publik dalam menangkap dan mengimplementasikan manajemen publik baru NPM. Secara A form of collective leadership in which public bodies and agencies collaborate in achieving a shared vision based on shared aims and values and distribute this through each organisation in a collegiate way which seeks to promote, influence and deliver improved public value as evidenced through sustained social, environmental and economic well-being within a complex and changing context. Brookes, Stephen, Grint, Keith. 2010 Suatu bentuk kepemimpinan kolektif di mana badan-badan publik dan badan badan berkolaborasi dalam mencapai visi bersama berdasarkan tujuan dan nilai-nilai bersama dan mendistribusikan ini melalui setiap organisasi dengan cara perguruan tinggi yang berusaha untuk mempromosikan, pengaruh dan memberikan nilai umum yang lebih baik yang dibuktikan melalui berkelanjutan sosial , lingkungan dan ekonomi kesejahteraan dalam konteks yang kompleks dan berubah. Dalam konteks ini, Van Wart 2003 membedakan lima definisi mungkin bagi kepemimpinan publik 1. Sebagai proses hasil memberikan yang dibutuhkan oleh proses yang berwenang secara efisien, efektif dan legal 2. Sebagai proses pengikut pendukung yang memberikan hasil 3. Sebagai proses menyelaraskan organisasi dengan lingkungannya, terutama perubahan tingkat makro diperlukan dengan menyelaraskan budaya yang sesuai dengan konteks lokal 4. Sebagai fokus layanan 5. Sebagai gabungan dari memberikan kinerja teknis, arah internal untuk pengikut, eksternal organisasi arah semua dengan orientasi pelayanan publik. Van Wart, 2003221 Ada tiga argumen mengapa New Public Leadership yang memiliki arti penting dalam konteks kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan yang kuat untuk berkolaborasi. Komponen kunci dari publik kepemimpinan tampaknya baru muncul dalam kebijakan pemerintah dalam mendukung program modernisasi. Kepemimpinan terlihat kuat untuk mendorong pelayanan yang kolaboratif. Kedua, kepemimpinan publik memiliki potensi untuk menghasilkan pengetahuan baru yang selaras dengan kompleksitas. Ketiga, ada ruang yang cukup untuk meningkatkan kepemimpinan dalam pengembangan lintas sektor publik. Ada tiga komponen utama dalam New Public Leadership yang melekat dalam konteks reformasi sektor publik, yaitu 1. Peran kepemimpinan Momentum peningkatan dalam reformasi sektor publik pasca – 1997, merupakan bagian dari agenda pemerintah modernisasi yang lebih luas yang berusaha untuk memperkuat lebih terbuka, transparan dan pemerintah berfokus pada pelanggan dengan maksud untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam ketentuan pelayanan publik - lebih mirip dengan model NPM. Sejumlah tantangan kepemimpinan kunci yang disajikan oleh kebanyakan program reformasi untuk organisasi sektor publik. Pertama dan terpenting adalah bahwa berbagai program reformasi sedang dilaksanakan dalam kolaboratif. Tantangannya menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan adalah lebih penting daripada manajemen dalam mendorong berbagi belajar di lembaga-lembaga sektor non-tradisional dan dalam lingkungan yang semakin jaringan. 2. Network Management Management jaringan semakin penting bagi tata kelola dan kepemimpinan dan manajemen. Agranoff dan McGuire 2003 35-36 menyatakan bahwa manajemen jaringan menawarkan kelas penting dari manajemen kolaboratif model. Pemahaman mereka berasal terutama dari teoritis pemeriksaan, daripada empiris katalogisasi, tugasnya. mereka mencatat bagaimana beberapa koleganya mengidentifikasi bagaimana manajer campur tangan dalam yang ada antar-hubungan, mempromosikan interaksi, dan memobilisasi koordinasi dan dengan demikian bekerja dalam jaringan. Jadi ada kebutuhan untuk mengamati saling ketergantungan fungsional tapi ini bab berpendapat bahwa kepemimpinan adalah salah satu faktor yang sering diabaikan ketika memeriksa pentingnya kepemimpinan jaringan. 3. Nilai publik sebagai hasil dari kepemimpinan publik yang efektif Nilai publik sebagai sebuah konsep pertama kali didukung oleh Mark Moore 1995 dan kemudian diperluas di dalam konteks Inggris oleh Talbot 2007 dan Kelly et al. 2002, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tujuan sosial, memberikan tujuan tersebut dengan cara yang mempertahankan kepercayaan dan legitimasi dan memastikan bahwa organisasi sektor publik memiliki kemampuan dan kapasitas untuk tujuan yang telah ditetapkan. Semua pemimpin publik terlibat dalam pemahaman, menciptakan dan menunjukkan nilai publik. Sebaliknya, fungsi administrasi publik tradisional baik di stabil lingkungan dengan tujuan utama memberikan barang publik. NPM bekerja dengan baik dalam lingkungan yang kompetitif saat tujuan utama menyatakan bahwa pilihan. Tapi NPL bekerja lebih baik di lingkungan pemerintahan jaringan di mana Tujuan keseluruhan adalah pengiriman nilai publik. E. PENUTUP Perkembangan pemikiran leadership mengalami perkembangan yang sangat menarik untuk dikaji, mengingat kajian kepemimpinan terutama dalam sektor puklik mengalami pergeseran dari model kepimpinan dari personal menuju ke new public leadership yang lebih mengedapankan pada kolaboratif dan membangun managemen jejaring untuk memperkuat pelayanan pada masyarat. DAFTAR PUSTAKA Brookes, Stephen, Grint, Keith. 2010. The new public leadership challenge. Palgrave Macmillan. Fardaniah Abdul Aziz, dkk. 2012. “Leadership Practices in Public Sector in Selected Countries An Integrative Literature Review”. Journal of Management Policy and Practice vol. 131. Irawanto, Dodi W, Ramsey, Phil L, Tweed, David C. 2012. “Exploring paternalistic leadership and its application to the Indonesian public sector”. The International Journal of Leadership in Public Services Vol. 8 No. 1. Lilly, Lemay. 2009. “The Practice of Collective and Strategic Leadership in the Public Sector”. The Innovation Journal The Public Sector Innovation Journal, Volume 141, Lunenburg, Fred C. 2011. “Leadership versus Management A Key Distinction—At Least in Theory”. International Journal Of Management, Business, And Administration Volume 14, Number 1. Nayeemul Islam, Khandaker. 2010. “Good Governance And Bureaucratic Leadership Can Builders and Titans’ Approach be Applicable in Public Agency Leadership? A Case of Bureaucracy in Bangladesh”. Series IV, Volume 1, No. 1, Van Wart, Montgomery. 2003. “Public-Sector Leadership TheoryAn Assessment”. Public Administration Review • March/April 2003, Vol. 63, No. 2 Winkler, Ingo. 2010. Contemporary Leadership Theories Enhancing the Understanding of the Complexity, Subjectivity and Dynamic of Leadership. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Recent policy has an orientation into national policy for find the pattern of regional development acceleration by minimalizing chance of budget leakiness that assumed to be unefficient, then lower governmental form learns to find a synergy to the upper governmental. While the upper government still on autonomy implementation until today rectified over and over again about authority in autonomy or institution aspect and controlling resources from regency to village. National Act Number 23 in 2014 about Regional Government only reaches the border of regional government affairs that also become a reference for regency to teach lower government, which is village. Besides, village and its governmental implementation has been guaranteed judicially through National Act Number 6 in 2014 about Village. Both national acts have consequences to guarantee realization of good governance of regencies/cities and/or villages so they can perform their autonomy to control and arrange each area of it. The data analyzed as qualitative on research results and discussion, we conclude that 1 Delegation policy implementation model of Regent’s authority to head district at Nias Regency not fully has meaning that the head district acts the regional affairs. This assumed that the delegation of authority to head district from Nias’ regent has not reached the truly authority that actually need to be handed over to head district for decide the fastest people’s sake. 2 Some factors impede the delegation of regent authority to head district at Nias Regency which are district’s apparatus were classified less than good even form quantity and quality, the budget also classified as could not fulfilled people’s demand about maximum services, and there were no sincerity from technical agency to hand over the job authority to head district, which is, in this case, impressed as a long and compicated process then affects the lateness of law production that became head district’s standard to maximalize service to the people as a realization of authority devolution regent to head district at Nias Regency; 3 Created model in this research was an answer to implementation of authority delegation from regent to head district by looking people substances, regional headman and insitution aside. Stephen Brookes QPMKeith GrintThere has been an increasing momentum in public sector reform in the UK since 1997 as part of the wider modernising government agenda HMSO 1999. This chapter explores the impact of these reforms on public leaders and how the reforms embrace the traditional notion of new public management NPM. One of the aims of the challenge is to identify what public leadership means, whether the term can be applied consistently across the public sector and whether public leadership can be new public leadership challenge Palgrave Macmillan. Fardaniah Abdul Aziz, dkk. 2012 Leadership Practices in Public Sector in Selected Countries An Integrative Literature ReviewDaftar Pustaka BrookesStephenKeith GrintDAFTAR PUSTAKA Brookes, Stephen, Grint, Keith. 2010. The new public leadership challenge. Palgrave Macmillan. Fardaniah Abdul Aziz, dkk. 2012. " Leadership Practices in Public Sector in Selected Countries An Integrative Literature Review ". Journal of Management Policy and Practice vol. 131.Good Governance And Bureaucratic Leadership Can 'Builders and Titans' Approach be Applicable in Public Agency Leadership? A Case of Bureaucracy in BangladeshDodi W IrawantoPhil L RamseyDavid C TweedLemay LillyIrawanto, Dodi W, Ramsey, Phil L, Tweed, David C. 2012. "Exploring paternalistic leadership and its application to the Indonesian public sector". The International Journal of Leadership in Public Services Vol. 8 No. 1. Lilly, Lemay. 2009. "The Practice of Collective and Strategic Leadership in the Public Sector". The Innovation Journal The Public Sector Innovation Journal, Volume 141, Lunenburg, Fred C. 2011. "Leadership versus Management A Key Distinction-At Least in Theory". International Journal Of Management, Business, And Administration Volume 14, Number 1. Nayeemul Islam, Khandaker. 2010. "Good Governance And Bureaucratic Leadership Can 'Builders and Titans' Approach be Applicable in Public Agency Leadership? A Case of Bureaucracy in Bangladesh". Series IV, Volume 1, No. 1, Van Wart, Montgomery. 2003. "Public-Sector Leadership TheoryAn Assessment". Public Administration Review • March/April 2003, Vol. 63, No. 2

pengertian new public service menurut para ahli